Tim Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Taufiq Effendi (F-PD) melakukan peninjauan langsung proses pelaksanaan Kartu Tanda Panduduk Elektronik (E-KTP) di beberapa kecamatan di wilayah pantai utara (pantura) Jawa Barat, yakni di Kabupaten Indramayu, Karawang, dan Bekasi (28/11).

Saat pertemuan dengan bupati Indramayu Hj. Anna Shopanah beserta jajarannya, Ketua Tim Komisi II DPR Taufiq Effendi mengatakan, program e-KTP ini sangat strategis, karena diharapkan pada Pemilu tahun 2014 nanti tidak ada lagi permasalahan Data Pemilih Tetap (DPT), sehingga dapat dihasilkan Pemilu yang berkualitas dan kredibel, serta menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang dipercaya. “Begitu pentingnya e-KTP ini, DPR menyetujui anggaran 5,6 triliyun rupiah,” tandasnya.

Mantan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini menambahkan, soal e-KTP ini belum bisa dimasukkan ke dalam RUU tentang perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, karena Komisi II belum yakin apakah dapat selesai pada waktunya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, H. Harun Al-Rasyid mengaku pesimis target pencapaian e-KTP secara nasional pada kahir Desember 2011 dapat tercapai, mengingat banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan. “Kita prihatin kalau mitra kita Kemendagri gagal memenuhi target, meski Mendagri menyatakan akan mundur jika tidak mencapai target,” ucap Mantan Gubenur NTB ini.

Sementara Rahadi Zakaria (F-PDIP), Anggota Komisi II yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat VII (Purwakarta, Karawang, Bekasi) mengatakan dalam pelaksanaan e-KTP masih dijumpai masalah pada peralatan iris mata dan sidik jari. Peralatan pun datang terlambat, sehingga pelaksanaan baru bisa dimulai 10 november 2011, seharusnya sudah dimulai bulan Agustus 2011. “Banyak warga yang tidak tinggal di tempat karena bekerja di kota lain, bahkan banyak yang bekerja sebagai TKI di luar negeri, ini juga jadi masalah,” ungkap Rahadi. “Mengingat banyaknya permasalahan di lapangan, maka proses e-KTP akan diperpanjang sampai bulan Mei 2012,” tambah Rahadi.

PNPM-Mandiri Pedesaan

Di samping meninjau pelaksanaan e-KTP, Tim Komisi II juga melakukan peninjauan langsung beberapa proyek yang mendapat bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Ketua Tim Komisi II Taufiq Effendi mengatakan, salah satu yang perlu diketahui oleh Komisi II adalah bagaimana penentuan kriteria daerah yang menerima program PNPM. “Apakah sudah tepat sasaran? Kita juga tidak menghendaki kalau dibagi rata, karena tidak akan menjadi apa-apa,” ucap Taufiq. “Yang penting masyarakat diinformasikan secara transparan mengenai daerah mana yang mendapat bantuan,” tambahnya.

Lebih jauh Taufiq mengatakan, penunjukan PNPM itu harus menghasilkan snow ball effect atau efek bola salju. ”Gulirannya makin lama makin besar, manfaatnya pun makin lama makin besar,” tegasnya. Dia mengungkapkan, PNPM ini sebenarnya meniru apa yang dilakukan peraih hadiah Nobel dari Bangladesh, Muhammad Yunus yang memberikan bantuan dana bergulir untuk pemberdayaan masyarakat.

Anggota Tim Komisi II yang berasal dari Indramayu Miryam S. Haryani (F-Hanura) mengatakan Kab. Indramayu pada tahun 2010 mendapat dana PNPM sebesar 1,5 milyar Rupiah. “Untuk tahun depan akan naik menjadi 3 milyar Rupiah,” ungkap Miryam.    

Sekda Kab. Indramayu Cecep Suryana menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para anggota DPR yang telah memperjuangkan anggaran PNPM bagi Kab. Indramayu.

Selain mengunjungi Indramayu, Tim Komisi II DPR juga melakukan kunjungan ke Kab. Karawang dan Kab. Bekasi. Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI, Ketua ; Taufiq Effendi (F-PD), Paula sinjal (F-PD), Nurul Arifin dan Agustina Basik-Basik  (F-PG),  Yasonna H. Laoly dan Rahadi Zakaria (F-PDIP), H. Aus Hidayat Nur (F-PKS), Fauzan Syai’e (F-PAN), H. Nu’man Abdul Hakim (F-PPP), Abdul Malik Haramain (F-PKB), H. Harun Al-Rasyid (F-Gerindra), dan Miryam S. Haryani (F-Hanura). (Bow.TvP)